Anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Nusron Wahid mengatakan, Fraksi Partai Demokrat harus bertanggungjawab atas lolosnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pilkada.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, untuk penanganan kasus HAM ke depan, Komnas HAM sudah menghasilkan 8 kisah pelanggaran HAM yang harus dibuka.

Komitmen penanganan HAM oleh pemerintahan Jokowi-JK ke depan disarankan dilakukan secara tepat dengan cara memilah-milah persoalan HAM mana yang bisa dilanjutkan proses hukumnya.

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid berpendapat, pemerintah seharusnya tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan realokasi subsidi BM ke sektor lain. Dia menilai, pemberian subsidi yang berlebihan malah tidak baik.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Denni Puspa Purbasari mengatakan, APBN tidak bisa mengalokasikan banyak dana untuk infrastruktur. Salah satu penyebabnya adalah anggaran subsidi BBM yang mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per Agustus 2014 sebesar Rp 2.531,81 triliun. Naik dibandingkan posisi akhir 2013 yaitu Rp 2.371,39 triliun.

Menurut Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI, kenaikan harga BBM pada November akan membuat pemerintah bisa menghemat anggaran Rp 30,7 triliun pada tahun ini.

Menaikkan harga BBM subsidi selalu menjadi hal menakutkan bagi pemerintah. Cara Soeharto menaikkan harga BBM bisa ditiru pemerintah saat ini.

Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong revisi UU Pilkada dengan tujuan mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. GP Ansor menentang dorongan Koalisi Merah Putih.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta memperluas akses Penjaminan Kredit bagi pelaku usaha kecil dan mikro selain program Kredit Usaha Rakyat (KUR).