MK kembali mengadili UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Pada 2005, MK menolak gugatan tersebut. Tapi setelah satu dasawarsa berlalu, MK mengabulkan dan menghapus UU SDA.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dituntut hukuman 9 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan Masyito dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri digugat ke MK. Penggugat menganggap penganggkatan Badrodin Haiti tidak sah menurut hukum dan UU yang berlaku.

Arief Hidayat terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MK menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya. Arief yang akan menjalani tugasnya hingga 2017 itu merupakan pengajar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Anwar Usman terpilih menjadi wakil ketua MK hingga 2017. Dia meraup 5 suara, mengalahkan Patrialias Akbar dan Aswanto.

Arief Hidayat terpilih sebagai ketua MK menggantikan Hamdan Zoelva yang masa tugasnya berakhir 7 Januari 2015. Arif akan menjabat ketua MK hingga 2017 mendatang.

MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Ormas yang diajukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

Masa tugas Ketua MK Hamdan Zoelva akan berakhir pada 7 Januari 2015 mendatang. Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pansel Hakim Konstitusi pada MK pada Senin (8/12/2014) lalu.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya Masyito didakwa menyuap Akil Mochtar saat menjabat hakim Mahkamah Konstitusi. Total suap yang diberikan Rp 14,145 miliar dan USD 316,700 melalui Muhtar Ependy.

MK menolak gugatan yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggugat UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. MK menilai Apkasi tidak memilki kedudukan hukum.