Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tampaknya sudah menutup rapat pintu untuk damai dengan DPRD terkait APBD 2015. Dirinya bersikeras tidak mau berkompromi untuk menerima 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun.

Tanpa banyak gembar-gembor sebelumnya, ternyata pihak Kepolisian telah bergerak mengendus 'UPS siluman' dalam APBD DKI. Bahkan aliran duit dari pengadaan Uninteruptible Power Supply ini sudah mulai ditelusuri.

DPRD membentuk tim hak angket terkait perbedaan pandangan anggota DPRD DKI dan Pemprov DKI soal APBD 2015. Tim angket bekerja maksimal, menjanjikan akan transparan dan membeberkan siapa oknum SKPD dan DPRD yang bermain APBD.

Sebuah LSM melaporkan pengajuan hak angket anggota DPRD pada Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hak angket ini dinilai sebagai gerakan politis yang merugikan masyarakat Jakarta.

Mendagri Tjahjo Kumolo tak hadir dalam pertemuan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI di Kemendagri pagi ini. Ternyata eks Sekjen PDIP ini sedang menjalankan tugas negara.

Setelah membuat aksi tape art atau dikenal seni lakban di depan KPK maupun saat car free day, kini seniman Andi Rharharha unjuk gigi di gerakan #SeniLawanKorupsi. Berbagai tulisan dengan medium lakban dibuatnya di depan pintu masuk Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, menggeledah Kantor Bupati Rokan Hilir (Rohil). Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi jembatan.

Hingga Maret ini RAPBD DKI tahun 2015 Jakarta tak kunjung disahkan. Bila tak ada titik temu antara Gubernur Ahok dan DPRD, RAPBD pun terancam tak bisa disahkan. Lalu apa solusinya?

Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 'dana siluman' di RAPBD 2015 menyebabkan Kementerian Dalam Negeri turun tangan.

Mendagri Tjahjo Kumolo memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) untuk menjelaskan perihal APBD 2015. Tjahjo mengatakan pihaknya ingin meminta penjelasan dari Pemprov DKI.