MK menolak seluruh permohonan PDIP terkait UU MD3. PDIP tak tinggal diam, melalui Ketua DPP bidang Hukum Trimedya Pandjaitan, mereka akan melaporkan 7 hakim konstitusi ke Dewan Etik MK.

Ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat soal keputusan ini, yakni Maria Farida dan Arief Hidayat. Arief Hidayat keberatan soal tidak diaturnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hakim Konsitusi Maria Farida mengajukan dissenting opinion terhadap putusan MK terkait tata cara pemilihan pimpinan DPR yang diatur dalam UU Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Menurut MK, susunan pimpinan DPR tak bertentangan dengan UUD '45.

Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pilkada, sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil uji materi UU MD3 beberapa saat lagi. PKS berharap MK dapat memutus secara bijaksana, UU MD3 tidak melanggar UUD 1945.

MK sore ini akan memutuskan uji materi UU MD3 yang diajukan oleh PDIP dan Khofifah Indar Parawansa. UU ini dinilai PDIP merugikan mereka sebagai pemenang Pemilu 2014 yang tak lagi berhak menduduki jabatan ketua DPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sore ini. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan, berharap ada putusan sela karena pihaknya ingin mengajukan beberapa saksi ahli.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sore ini. UU MD3 yang akan diputuskan itu diajukan oleh PDIP dan Khofifah.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hari ini. Gugatan diajukan oleh para politikus dari PDIP, termasuk ketua umum Megawati Soekarnoputri.