Bahasyim divonis 10 tahun penjara karena korupsi Rp 1 miliar dan mencuci uang hingga Rp 64 miliar. Menurut pengacara terdakwa, OC Kaligis, keputusan itu cukup mengejutkan karena pembuktian terbalik baru diterapkan di pengadilan Indonesia.

Banyak yang sanksi apakah pembuktian terbalik bisa diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana. Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, pembuktian terbalik bisa diterapkan untuk mengungkap kasus pencucian uang (money laundering).

Metode pembuktian terbalik bisa diterapkan dalam persidangan kasus tindak pidana pencucian uang. Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang baru, jaksa memiliki kewenangan untuk ikut menyidik kasus pencucian uang bersama PPATK. Oleh karena itu Kejagung dan PPATK pun berencana menggelar seminar bersama terkait hal itu.

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Bahasyim Assifie kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Persidangan kali ini menghadirkan ahli hukum acara pidana Andi Hamzah.

RUU TPPU akan memasuki babak akhir. RUU yang pembahasannya cukup alot ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 Oktober mendatang. PPATK terus mengumpulkan dukungan, termasuk dari Menkum HAM Patrialis Akbar.

Kewenangan untuk mengusut pidana pencucian uang dalam RUU TPPU wajib dimiliki KPK. Bukan tanpa sebab, KPK diharapkan bisa lebih mumpuni dalam menyeret para pelaku kejahatan pencucian uang.

Pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diterpa isu adanya suap untuk anggota Dewan sebesar Rp 5 miliar. Jika ada bukti kuat, KPK meminta agar segera dilaporkan.

Tim Perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengadakan rapat finalisasi. Hari ini akan diambil kesepakatan terkait penguatan PPATK dan KPK, atau sebaliknya.

Fraksi Partai Demokrat (FDP) membantah tudingan kalau RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan dimanfaatkan pemerintah untuk menguasai PPATK dan KPK.