7 Hakim konstitusi dian‎ggap melanggar hukum acara terkait putusan UU MD3 yang baru saja diketok kemarin. Para hakim konstitusi itu rencananya akan dilaporkan ke Dewan Etik.

MK menolak judicial review UU MD3 kemarin. Selidik punya selidik, putusan yang diwarnai perbedaan pendapat anggota majelis hakim itu melanggar hukum acara. Apa itu?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji materi UU MD3 yang diajukan PDIP. Dengan demikian, UU MD3 telah sah dan berkekuatan hukum tetap.

Koalisi Merah Putih (KMP) bakal menentukan paket pimpinan DPR secepatnya pasca penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dilakukan PDIP. Koalisi pendukung Prabowo Subianto ini akan menentukan dalam waktu tiga hari ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan kalau Koalisi Merah Putih (KMB) tidak ada yang keberatan dengan usulan kader Golkar menjadi calon Ketua DPR. Dia mengatakan alasannya karena Golkar merupakan parpol terbesar peraih suara di koalisi.

Menyambut putusan MK yang menolak uji materi UU MD3, Koalisi Merah Putih segera menggelar rapat untuk membahas paket pimpinan DPR. Rapat akan dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical).‎

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai gugatan PDIP terkait uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang ditolak Mahkamah Konstitusi sudah benar.

MK akhirnya menolak uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MD3 yang dilakukan PDIP. Ketua DPP PKS Nasir Jamil pun menegaskan kalau putusan MK harus dihormati karena menghargai etika demokrasi.

Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani dinominasikan jadi calon Ketua DPR oleh PDIP dan akan memimpin paket calon pimpinan DPR dari kubu Jokowi-JK. Jika paket Jokowi-JK kalah, maka mereka siap adu kuat dengan Koalisi Merah Putih.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan PDIP terkait UU MD3. PDIP diwakilkan oleh Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo. Ternyata MK juga menolak legal standing PDIP dalam permohonan UU MD3 itu.