Nama Imam Cahyo Maliki disebut Gayus dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan Rabu (8/12) lalu. Agar kasus mafia pajak segera terselesaikan, pengejaran Imam harus menjadi prioritas polisi.

Ucapan Refly Harun yang hanya percaya independensi MK pada Ketua MK, Mahfud MD menuai kontroversi. Terhadap 8 hakim lainnya, Refly tidak percaya akan indenpendensinya. Tak ayal, akibat ucapan ini seakan-akan menambah 'musuh' Refly dari institusi MK menjadi 8 orang hakim konstitiusi lainnya.

Perkembangan kasus Mafia Pajak Gayus Halomoan Tambunan yang ditangani oleh Kepolisian terkesan hanya berputar di situ-situ saja, tidak mengalami kemajuan. Saatnya publik bergerak!

Di Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh hari ini, gedung KPK menjadi sasaran demonstrasi. Banyaknya pendemo yang datang membuat jalur lambat di Jl Rasuna Said dari Menteng menuju Mampang, Jaksel, itu ditutup.

Refly Harun mengaku tidak pernah menyebut nama atau menyudutkan pihak tertentu di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia tidak mencegah kalau ada hakim yang hendak mengadu ke KPK.

Pemerintah pusat menyatakan mulai serius untuk memberantas praktik korupsi di daerah. Pemerintah Daerah diminta serius membuat rencana aksi pemberantasan korupsi, jika tidak, anggaran terancam dipangkas.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi mulai menurun. KPK belakangan cenderung bertahan jika diserang oleh lawan-lawan yang ingin melemahkan KPK.

Polri dinilai tidak perlu turut campur mengurusi korupsi. Berikan saja kewenangan menyidik tindak pidana korupsi pada KPK. Hal ini dinilai lebih efektif untuk memerangi korupsi karena tidak ada tumpang tindih kewenangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengikuti gelar perkara kasus Gayus Tambuna di Mabes Polri. Dalam forum tersebut PPATK menyarankan Polri untuk gunakan pembuktian terbalik guna mengungkap asal-muasal uang Gayus.

Di tubuh polisi banyak sosok yang memahami benar kasus hukum. Namun penyidik kesulitan melacak asal-usul harta kekayaan milik Gayus H Tambunan. Untuk mengejar unsur suap, KPK dinilai bisa aktif masuk untuk menangani.