Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai program satu lapangan sepakbola di satu desa di era Imam Nahrawi. Para sarjana akan dilibatkan dalam programnya tersebut.

Kisruh yang terjadi antara KPK-Polri harus segera diselesaikan. Ada yang mengusulkan agar Presiden menerbitkan Perppu hingga Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Presiden Joko Widodo menjadi orang yang paling menentukan status Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK. Menurut mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, kini bola ada di Presiden Jokowi. Jokowi hanya punya dua opsi atau pilihan, perintahkan Mabes Polri Keluarkan SP3 untuk BW atau terbitkan Keppres pemberhentian BW.

Mabes Polri tampaknya menjadikan kasus hukum Bambang Widjojanto (BW) menjadi prioritas. Di hari yang sama ketika BW ditangkap, Bareskrim Polri langsung melayangkan SPDP ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

3 Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu dan Zulkarnaen dilaporkan ke polisi di tengah penetapan tersangka calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan. Prof Denny Indrayana melihat hal itu sebagai upaya kriminalisasi KPK.

"Saya kira presiden sudah benar dalam hal ini. Dia tidak intervensi, tidak minta SP3 segala macam. Presiden sudah benar, dia tidak intervensi," ujar Ahok.

Presiden Jokowi mulai mengambil ancang-ancang penyelamatan KPK-Polri. Jokowi harus berani mengambil langkah tegas demi marwah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap upaya melemahkan KPK. ‎Muncul usulan agar diterbitkan SP3 atas kasus Bambang.

Dukungan untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polri terus berdatangan. Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi menggalang 1.000 tandatangan.

Konsep restorative justice ini bergantung dari keaktifan kedua belah pihak untuk mau bermediasi. "Cara ini memungkinkan kasus pidana tidak ke meja hijau," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie.