Tim sukses Prabowo-Hatta menolak pelaksanaan Pilpres 2014 dan akan menempuh jalur hukum ke DKPP dan MK. Ketua MK Hamdan Zoelva kemudian mengapresiasi hal tersebut.

KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan di kantor DKPP pasca penetapan capres dan cawapres pada Selasa (22/7) kemarin. Pertemuan dihadiri hampir seluruh komisioner.

Capres Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014 lantaran, menurut Prabowo, banyak kecurangan yang terjadi di Pilpres. Tim Prabowo-Hatta Rajasa akan menempuh upaya untuk memperjuangkan aspirasinya, salah satunya dengan mendayagunakan kekuatan parlemen.

Tim sukses Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak proses pelaksanaan Pilpres 2014 karena melihat ada banyak kecurangan di sana-sini. Atas dasar ini, mereka berniat melaporkan penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Calon presiden Prabowo Subianto menuntut penyelenggara pemilu menjamin proses pemilihan presiden dan wakil presiden berjalan bersih dan transparan. Hal itu menurut dia dijamin oleh undang-undang.

Kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Komisi Pemilihan Umum tidak melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.

13 TPS di wilayah DKI Jakarta menggelar pemungutan suara ulang hari ini. Prabowo berharap pemilihan ulang tak hanya terjadi di 13 TPS tersebut.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 tak perlu ditunda. Ini karena semua tahapan Pilpres berjalan lancar.

Indonesia termasuk negara yang telah mengalami transisi politik besar-besaran secara berulang, demokrasi di negeri ini juga mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Perubahan politik serta naik-turunnya kualitas demokrasi di negara ini juga berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu.

Relawan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yakin telah terjadi kecurangan selama proses Pilpres 2014. Kecurangan ini disebut kubu Jokowi-JK tersebar dari Aceh hingga Papua.