Jelang pelantikan anggota DPRD Bandung besok, caleg dari PKB Deden Fahroji dan 50 simpatisannya dari DPC PKB Bandung datangi KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Selasa (4/8/2009).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima putusan Mahkamah Agung (MA) tetapi tidak berlaku surut diprediksi akan menjadi bom waktu yang berbahaya. Keputusan KPU diyakini akan menjadi masalah baru di kemudaan hari.

Pelantikan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 yang dijadwalkan 5 Agustus 2009 masih samar-samar. KPU Bandung masih menunggu sikap KPU pusat soal pembatalan penghitungan tahap dua tingkat kabupaten dan kota oleh MA.

Keputusan MA yang membatalkan proses penghitungan kursi DPRD kabupaten/kota membuat caleg partai kecil yang telah dinyatakan lolos duduk di legislatif ketar ketir. Baju pelantikan yang telah dijahit pun terancam tak terpakai.

KPU telah bertemu dengan MA guna meminta penjelasan terkait putusan MA yang mempengaruhi perolehan kursi. Kedua lembaga ini telah memiliki kesamaan pandangan.

Ada 5 putusan MA yang menyangkut penetapan kursi di DPR dan DPRD. Kelima putusan itu kontan membuat KPU pontang-panting. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing putusan.

Kursi DPRD provinsi juga terpengaruh dengan adanya putusan MA Nomor 13P/HUM/2009. Inti putusan itu mengatakan, KPU salah dalam membuat peraturan mengenai penghitungan kursi tahap kedua di DPRD provinsi.

Kebuntuan hukum yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) tampaknya mulai menemukan titik terang. Secara teoritis, KPU bisa mengakali putusan MA itu dengan cara mengulur waktu.

Agar bisa menyelesaikan masalah putusan MA dengan baik dan lancar, KPU berencana menemui pimpinan MA untuk membahas soal putusan itu.

Putusan MA soal pembatalan peraturan KPU tentang penetapan caleg terpilih anggota DPRD dinilai bakal menimbulkan persoalan baru. PKB belum mengambil sikap untuk mendukung atau menolak.