Gubernur DKI Jakarta Joko WIdodo kembali merombak struktur pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI. Selasa, 11 Juni 2013, Jokowi bahkan melantik 7 pejabat eselon II untuk sejumlah posisi. Termasuk 2 posisi direktur utama di 2 RSUD yang selama ini melayani program andalan Jokowi, Kartu Jakarta Sehat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melantik 7 orang pejabat baru eselon II. Jokowi berharap 7 pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta tersebut bekerja dengan maksimal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini melelang 45 barang gratifikasi yang diserahkan ke KPK. Total nilai barang yang dilelang sangat kecil, hanya Rp 70.261.100.

Kementerian Keuangan akan melelang 45 barang gratifikasi KPK besok di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V pukul 10.00 WIB. Apa saja yang akan dilelang?

Tanggal 1 Juni 2013 genap 68 tahun lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Saat ditanya apa itu Pancasila, rakyat (akar rumput) kebanyakan tentu tak dapat menjelaskan dengan baik (retorik) apa itu Pancasila.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur. Pencanangan ditandai dengan memukul kentungan.

Jokowi melantik 14 pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta. Ia yakin anak buahnya bertanggung jawab dalam mengemban tugas.

Dua mantan pejabat Suku Dinas Pemakaman DKI Jakarta didakwa korupsi anggaran gali tutup makam. Keduanya didakwa memperkaya diri puluhan juta rupiah dari hasil menyunat anggaran makam tahun 2010 dan 2011.

Piala Sudirman mencomot dari nama bekas Ketua PB PBSI, Dick Sudirman. Pria kelahiran Pematang Siantar itu meninggal 10 Juni 1986, tiga tahun sebelum turnamen beregu itu pertama kali diselenggarakan. Dick Sudirman dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir. Tak ada lagi keluarga atau pengurus PBSI mengunjungi makamnya.

Lurah Warakas Mulyadi menentang kebijakan Gubernur DKI Jokowi soal uji kompetensi calon lurah dan camat. Penentangan itu ditunjukkan Mulyadi dengan 'mangkir' dari uji kompetensi. Karena sikapnya ini, Mulyadi terancam kehilangan jabatan.