Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar membenarkan kontrak politik Koalisi Merah Putih (KMP) terkait kesepakatan jatah pimpinan dewan yang beredar pasca putusan MK soal UU MD3. Dia menyebut surat itu sampai sekarang masih berlaku.

PDIP masih kekurangan 1 parpol dalam koalisinya untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR. Koalisi Jokowi harus bergerak cepat untuk mengamankan paket pimpinan DPR.

Sejumlah elite Koalisi Merah Putih menggelar rapat tertutup di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPR, untuk membahas paket pimpinan DPR.

Koalisi Indonesia Hebat yang digawangi PDIP, Hanura dan PKB akan menghadapi Koalisi Merah Putih dalam perebutan kursi pimpinan DPR. Untuk menambah kekuatan, PDIP akan mencoba mengajak dua partai anggota Koalisi Merah Putih.

Dewan etik Mahkamah Konstitusi (MK) enggan menanggapi rencana PDIP melaporkan 7 hakim konstitusi terkait putusan UU MD3 Senin (29/9) kemarin.

MK menolak judicial review UU MD3 dengan melanggar hukum acara. Pasal 41 ayat 4 UU MK mengatur tegas tata cara persidangan yang harus dilaksanakan MK dalam mengadili sebuah perkara.

Pasca putusan MK yang membatalkan uji materi UU MD3 yang di dalamnya mengatur ketentuan pengisian pimpinan dewan, beredar kontrak politik bagi-bagi kursi pimpinan Koalisi Merah Putih.

Setelah uji materi UU MD3 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), lima kursi pimpinan DPR nantinya akan dipilih dengan sistem paket. PDIP sebagai partai pemenang Pileg menyiapkan paket dengan menggandeng koalisinya, yaitu PKB, Nasdem, dan Hanura.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang diajukan PDIP. Dengan putusan itu, maka pimpinan DPR akan dipilih melalui pemilihan dengan sistem paket.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beredar dokumen perjanjian bagi-bagi kursi Koalisi Merah Putih. Bagaimana isi perjanjian itu?