Surat Pemberitahuan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melarang transportasi online menuai protes dari masyarakat. Presiden Jokowi pun bereaksi.

Kehebohan netizen mengenai aturan pelarangan Go-Jek dan layanan transportasi berbasis aplikasi lainnya langsung ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi yang melarang peredaran kendaraan pribadi yang dijadikan transportasi umum seperti Gojek.

Ribuan orang menandatangani petisi menuntut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencabut aturan yang melarang Go-Jek dkk.

Kemenhub melarang operasional Uber hingga Go-Jek dan semacamnya. Anda setuju larangan Kemenhub, pilih Pro! Tak setuju, silakan Kontra!

Wagub Djarot angkat bicara tentang Menhub Jonan melarang operasi Go-Jek dkk yang berbasis aplikasi. Ia menilai larangan itu tidak memperhatikan aspek sosial.

Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan bikin geger. Go-Jek, GrabBike, dan sejenisnya dilarang beroperasi karena dianggap melanggar aturan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi digital Presiden Joko Widodo.

Protes dan kritik mengalir untuk Menhub Jonan terkait larangan Go-Jek, GrabBike, Uber dan lainnya. Alsan Jonan soal UU yang tak mengatur juga disandingkan dengan moda transportasi yang ada saat ini. Apa semuanya juga patuh UU?

Protes dan kritik mengalir untuk Menhub Jonan terkait larangan Go-Jek, GrabBike, Uber dan lainnya.

Pelarangan terhadap operasional Go-Jek, GrabBike, Uber dan layanan transportasi berbasis aplikasi lainnya ditanggapi dengan nada kecewa oleh netizen.