ICW dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan mengajukan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal yang akan diujikan yaitu pasal 33 dan 34 tentang masa jabatan komisioner KPK.

Tidak lama lagi Komisi III DPR akan mengumumkan keputusan, apakah Busyro atau Bambang yang akan menduduki kursi pemimpin KPK yang tersisa. Karena hanya menjabat setahun, pemilihan ini dinilai seremonial belaka.

DPR akan segera memilih calon pimpinan KPK Bambang Widjojanto atau Busyro Muqoddas. Namun siapapun yang terpilih tidak akan efektif di KPK karena hanya menjabat 1 tahun saja.

Masa jabatan pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar sempat menjadi polemik. Pansel KPK berharap 4 tahun, sementara DPR ngotot hanya setahun. Supaya hal ini tidak terulang, UU No 30 tahun 2002 tentang KPK harus diperbaiki.

Kisruh internal mencuat begitu rupa di BK DPR sejak kepulangan sejumlah anggota BK dari kunker ke Yunani. Yang mendesak dilakukan adalah menyelesaikan konflik internal, sedangkan soal penonaktifan dibicarakan kemudian.

Sejumlah pimpinan Komisi III DPR menegaskan, masa jabatan calon pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar hanya akan setahun atau hingga Desember 2011. Meski belum diputuskan secara resmi, diduga ada motif politis di balik persoalan ini.

Prabowo telah melarang semua anggota Fraksi Partai Gerindra melakukan studi banding ke luar negeri. Dua anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani dan Sadar Subagio pun batal studi banding ke Eropa.

Angggota DPR dari FPAN, Ratu Munawaroh yang tergolong malas mengikuti rapat akhirnya di-PAW. Ratu mengaku ingin konsentrasi mengurus suaminya yang sakit keras.

Bisa dijamin dari puluhan anggota dewan yang pergi studi banding paling hanya setengah atau sepertiganya saja yang benar-benar menjalankan amanat sebagai wakil rakyat. Selebihnya tak lebih dari menambah koleksi foto pribadi, mencari oleh-oleh dari negara tujuan, menikmati fasilitas gratis sebagai anggota dewan.

PDI Perjuangan sedang memproses pembehertian Dudhie Makmun Murod, terpidana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dari keanggotaanya di DPR. PDIP belum memutuskan pemberhentian karena mekanisme pemberhentian memakan waktu yang tidak sebentar.