Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menolak Boediono sebagai cawapres SBY. Boediono dinilai tidak merepresentasikan wakil dari kalangan ummat.

Dengan sistem yang demikian mungkinkah rakyat Indonesia akan berubah? Masihkah bisa berharap dengan wakil-wakil yang dihasilkan dari partai yang ada sekarang ini untuk melakukan pengelolaan kekayaan rakyat.

Sejarah perjalanan parpol Islam sejak pemilu tahun 1955, prestasinya sungguh tak bisa dibanggakan. Dalam pemilu 1955, akumulasi suara yang berhasil diperoleh enam parpol Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI dan AKUI) hanya 43,9 %. Pada pemilu 1971, empat parpol Islam hanya meraih 27,1%. Demikian juga pada rezim Orde Baru tidak lebih dari 16-30 %.

Kiai kondang 1990-an, Zainuddin MZ, resmi bergabung ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kiai yang berjuluk dai sejuta ummat ini tak mau menyaingi ketokohan Prabowo di partai berlambang kepala garuda ini.

Berdasarkan hal ini pula yang memunculkan spekulasi bahwa MUI telah memasuki rana politik praktis yang pada akhirnya bisa mendegradasi wibawa Majelis Ulama yang sangat terpandang selama ini.

Belakangan, langkah PKS malah membingungkan sebagian masyarakat. Sebagai salah satu parpol yang digolongkan parpol reformis, tindakannya menyertakan Soeharto sebagai salah satu guru bangsa atau pahlawan yang patut diteladani menuai kecaman.

Golput adalah proses pertapaan diri orang-orang yang belum punya kemantapan hati memilih partai atau caleg. Mereka hanya melihat citra atau kamuflase bukan sebuah harapan dari ketidakpastian.

Sebanyak 38 Ormas Islam di Sumatera Utara (Sumut) mendesak agar Rancangan Undang- undang (RUU) Pornografi segera disahkan menjadi undang-undang.

Sebanyak enam aksi akan mewarnai sejumlah titik di Jakarta pada awal pekan ini. Dua di antaranya adalah aksi yang dilakukan oleh partai politik dan elemennya.

Parpol tidak boleh bernafsu memenangkan artis. Bila itu terjadi maka semua pemimpin di daerah bahkan nasional bisa dipegang oleh artis sehingga republik ini bisa-bisa menjadi republik artis.