Untuk pertama kalinya, KPK menggunakan pasal pencucian uang saat menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus pembelian saham Garuda. KPK menjerat eks Bendahara Umum PD itu berbekal data dari PPATK.

"Dengan menerapkan UU TPPU, maka mereka yang menikmati aliran dana hasil kejahatan itu akan terjerat juga, baik sebagai pelaku pasif maupun sebagai fasilitator," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Muhammad Nazaruddin dijerat dengan pasal pencucian uang oleh KPK terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. Nazaruddin terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan dengan menggunakan pasal pencucian uang untuk menjerat M Nazaruddin. Ini kali pertama KPK menggunakan pasal pencucian uang sejak UU-nya diberlakukan pada 22 Oktober 2010 silam.

Para penerima duit panas wisma atlet Palembang bisa jadi saat ini tengah ketar-ketir. Ini tak lepas dari keputusan KPK untuk menerapkan UU Pencucian Uang dalam pengembangan kasus itu.

KPK akan menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara kasus Wisma Atlet. Dengan UU ini, semua pihak yang terkena gelontoran dana Wisma Atlet bisa terseret ke pengadilan.

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa menjerat siapa saja yang menerima duit kotor hasil tindak pidana. Karena itu, Anda harus berhati-hati menerima uang yang berasal dari sumber tak wajar. Jika tidak, bersiaplah masuk penjara.

PPATK meyakini kewajiban lapor atas penjualan rumah diatas Rp 500 juta oleh pengembang tidak akan menyurutkan pembeli.

PPATK menilai KPK selama ini belum maksimal dalam melakukan pengembalian aset. Karenanya, PPATK mendesak lembaga antikorupsi itu untuk menerapkan UU TPPU selain UU Tipikor.

PPATK menerima laporan dari Ditjen Bea Cukai soal uang tunai mencurigakan dalam jumlah besar yang masuk ke Indonesia. Ini dinilai modus penyelundupan uang yang berindikasikan pidana pencucian uang.