Karena tidak ada naskah soal untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebanyak 42 sekolah setingkat SMA di Kabupaten Simalungun, Sumut, terpaksa menunda pelaksanaan Ujian Nasional (UN). UN dijadwalkan dilaksanakan pekan depan.

Pelaksanaan UN di 23 kabupaten dan kota di Sumut terhambat karena tidak adanya naskah soal. Lembar soal tidak terdistribusi seperti seharusnya. Gubernur Gatot Pujo Nogroho mengecek ke sekolah-sekolah.

Pembunuhan Kapolsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Kompol Andar Siahaan, direkonstruksi. Terungkap bahwa kejadian itu berawal dari penangkapan tersangka perjudian dan istrinya berteriak-teriak.

Polsek Dolok Pardamean di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menemukan mayat seorang perempuan. Korban pembunuhan ini diidentifikasi sebagai Rinawaty Ginting (45), warga Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.

Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di perladangan warga di Desa Raya Huluan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut). Diduga merupakan korban pembunuhan.

Insiden penyerangan masyarakat terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi cerminan Polri. Berbagai kemungkinan bisa menjadi alasan masyarakat menyerang aparat, salah satunya adalah wibawa kepolisian yang kian terpuruk.

Massa yang mengeroyok Kapolsek Dolok Pardamean, Kompol Anumerta Andar Siahaan, ternyata sempat diberikan tembakan peringatan oleh polisi. Tetapi tembakan ke udara sebanyak 2 kali itu tidak digubris, mereka tetap menganiaya Kapolsek hingga tewas.

"Warga telah sepakat menamai jalan penghubung dua desa menjadi jalan Andar Siahaan," ujar Kepala Desa Dolok Saribu, Jalmen Saragih kepada wartawan Senin (1/4/2013) di Dolok Saribu.

Kapolres Simalungun datang menemui warga di Desa Dolok Saribu, terkait tewasnya Kapolsek Dolok Pardamean Kompol Andar Yonas Siahaan. Polisi ingin memastikan kejadian ini tidak sampai menimbulkan ketakutan dan trauma warga.

Lemahnya wibawa Polri dianggap jadi pemicu tindakan 'main hakim sendiri' di masyarakat. Polri diminta mengevaluasi internal terkait turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.