detikNews Menkum HAM: Yang Protes UU MD3 Silakan Gugat ke MK UU MD3 tidak diteken Jokowi karena adanya pasal-pasal kontroversial yang membuat DPR imun dan antikritik. Kamis, 15 Mar 2018 18:49 WIB
detikNews Menkumham: UU MD3 Sudah Dinomori, Berlaku Hari Ini Undang-Undang MD3 resmi diundangkan dan berlaku hari ini. Pemerintah telah memberikan nomor terhadap UU tersebut, yakni UU Nomor 2 Tahun 2018. Kamis, 15 Mar 2018 13:25 WIB
detikNews UU MD3 Berlaku Tanpa Teken Jokowi, DPR Dinilai Legal untuk Represif Meski Jokowi belum meneken, UU MD3 akhirnya berlaku karena telah melewati 30 hari setelah pengesahan. DPR pun kini memiliki kekuasaan legal untuk represif. Kamis, 15 Mar 2018 10:48 WIB
detikNews DPR Tunggu Surat Kemenkumham Sebelum Lantik Pimpinan Tambahan DPR masih akan menunggu surat penomoran UU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selasa, 13 Mar 2018 18:53 WIB
detikNews Notaris Layangkan Petisi ke Yasonna untuk Cabut Permenkum 25/2017 Para calon notaris membuat petisi bagi Menkum Yasonna Laoly untuk mencabut Permenkum tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Kamis, 08 Mar 2018 11:14 WIB
detikNews Baleg DPR Terus Desak Pemerintah Ajukan Draf Revisi UU Narkotika Badan Legislasi (Baleg) DPR terus mendesak pemerintah mengajukan draf revisi Undang-Undang Narkotika. Rabu, 07 Mar 2018 20:05 WIB
detikNews Ba'asyir Pernah Ajukan Pindah LP pada 2015 karena Sakit Kuasa hukum Ba'asyir, Ahmad Michdan, mengatakan surat dibuat atas pertimbangan kondisi kesehatan Ba'asyir yang semakin menurun. Rabu, 07 Mar 2018 16:57 WIB
detikNews Soal RUU Narkotika, Menkumham: Ada Banyak Pasal yang Direvisi Pimpinan DPR mendesak pemerintah mengajukan draf revisi UU Narkotika. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan ada banyak pasal yang direvisi. Selasa, 06 Mar 2018 19:57 WIB
detikNews Jokowi Panggil Menteri Kabinet hingga Anies Bahas Asian Games Jokowi meminta persiapan teknis seperti lalu lintas dan akomodasi atlet diperhatikan. Selasa, 06 Mar 2018 15:45 WIB
detikNews Wiranto: UU Terorisme Segera Keluar, Tetap Ada Keterlibatan TNI Menko Polhukam Wiranto mengatakan revisi Undang-Undang Terorisme harus segera diselesaikan. Senin, 05 Mar 2018 22:32 WIB