Warga Pluit yang tinggal di lokasi waduk enggan dipindah dari rumahnya. Meskipun Pemprov DKI sudah menawarkan fasilitas yang cukup menggiurkan bagi warga yang mau pindah.

Warga Pluit yang tinggal di sekitar bantaran waduk diminta Gubernur DKI Jokowi untuk pindah. Hal ini dilakukan untuk normalisasi fungsi waduk.

PT PLN (Persero) menyatakan telah mengalami kerugian Rp 72 miliar karena terendamnya sekitar 1.847 gardu akibat banjir sejak Kamis (17/1/2013) hingga Kamis (24/1/2013).

Jika warga Waduk Pluit menolak pindah, akan dicari alternatif lain.

Wagub Basuki T Purnama merencanakan akan membuka jalur laut antara Muara Baru hingga Marunda. Selain untuk memudahakan relokasi warga Muara Baru ke rusun Marunda, hal tersebut juga dapat memudahkan akses ke wilayah Marunda yang saat ini sulit dilalui.

Berbagai cara dan bujuk rayu dilakukan Pemprov DKI supaya warga Muara Baru, Pluit, mau pindah ke Rusun Marunda. Salah satunya dengan iming-iming dipekerjakan sebagai petugas kebersihan.

Warga Muara Baru, Pluit menolak untuk dipindahkan ke Rusunawa Maruda, Jakarta Utara. Mereka emoh pindah karena khawatir harus membayar uang sewa yang diisukan mencapai Rp 5 juta.

Gubernur DKI Jokowi terus membujuk warga sekitar Waduk Pluit agar mau pindah ke rusun Marunda. Menurut Jokowi, fasilitas untuk warga tersebut seperti mebel dan televisi sudah sangat layak diberikan.

Gubernur DKI, Joko Widodo, terus berusaha membujuk warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, untuk pindah ke rumah susun sewa di Marunda.

Mengajak warga bantaran kali untuk 'transmigrasi' ke rusun bukan perkara mudah. Namun, Ahok pantang menyerah mempromosikan rusun kepada warga korban banjir, seperti 5 aksinya ini: