Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa yang dilakukan pihaknya tak melanggar peraturan.

Tim Advokasi pasangan Prabowo-Hatta menilai pembukaan kotak suara di sejumlah TPS berbagai kota, termasuk Jakarta, atas instruksi KPU ilegal. KPU dianggap mereka telah melakukan tindakan kriminal.

Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melalui tim advokasi Merah Putih menyambangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pagi ini. Mereka berniat melaporkan Komisi Pemilihan Umum atas tindakan pelanggaran. 

Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Rachmawati Soekarnoputri mendeklarasikan Fron Pelopor untuk mengawal gugatan Pilpres di MK. Rachmawati menganggap KPU terlalu terburu-buru mengumumkan rekapitulasi Pilpres.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengimbau pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta agar tidak gegabah dalam mengambil langkah pasca pengumuman Pilpres oleh KPU. Dia meminta seluruh pihak bersabar dan tetap tenang sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

DKPP akan segera memproses laporan penyelenggara Pemilu yang dianggap curang selama Pilpres 22 Juli lalu. Meski demikian, hasil tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain melalui jalur hukum, Prabowo-Hatta yang telah dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014 oleh KPU juga akan menempuh jalur politik. Politikus Partai Demokrat pro Jokowi, Ruhut Sitompul yakin manuver politik itu tidak akan berhasil menjegal pemerintahan Jokowi.

Joko Widodo (Jokowi) yang telah ditetapkan menjadi capres terpilih mengucapkan terimakasih kepada ke Prabowo Subianto dan menawarkan rekonsiliasi namun Prabowo belum legowo. Nyatanya, Prabowo memang belum menyerah.

Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres 2014, namun belakangan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cawapres Hatta Rajasa menjelaskan alasan di balik gugatan itu.

Meskipun menolak pelaksanaan hasil Pilpres, Prabowo tetap menempuh jalur hukum menggugat hasil Pilpres 2014. Langkah hukum pertama ditempuh yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).