Pengamat politik Asep Warlan menilai terpilihnya Yuni Nabila yang belum cukup umur menjadi anggota DPRD Kota Bandung adalah kesalahan kolektif. Karenanya jika Yuni dikenai sanksi, maka partai, KPU, maupun Panwaslu juga harus dapat sanksi.

Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan yang juga berasal dari Partai Demokrat mengatakan pihaknya tidak akan melakukan PAW terhadap anggota dewan termuda dari partainya, Yuni Nabila.

Anggota DPRD Kota Bandung termuda, Yuni Nabila, direkomendasikan KPU Kota Bandung untuk lengser dari jabatannya. Yuni dinilai KPU Pusat tidak memenuhi syarat menjadi anggota dewan.

Hari ini, Senin (02/10/2009), KPU Jabar menggelar rapat Pleno membahas kasus pelanggaran aturan batas usia minimal pendaftaran calon legislatif oleh anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat, Yuni Nabila.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta membatalkan pasal 50 huruf k UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur pengunduran diri pejabat negara sebelum mengajukan diri sebagai calon legislator.

MK akan mengadakan pemeriksaan pendahuluan terkait permohonan judicial review caleg PAN, Eri Purnomohadi, mengenai pasal 50 huruf k UU No.10/2008, Rabu 28 Oktober.

Partai Demokrat Kota Bandung tak akan tinggal diam, jika keanggotaan salah satu kadernya Yuni Nabila (21) di DPRD Kota Bandung dibatalkan. Demokrat akan menggugat balik KPU Bandung.

Ketua KPU Kota Bandung Heri Sapari menganggap ancaman sanksi pemecatan yang dihadapi pihaknya sebagai risiko jika Dewan Kehormatan dan KPU Jabar menetapkan KPU Kota Bandung lalai dalam meloloskan anggota DPRD Kota Bandung yang tidak sesuai kriteria.

KPU Kota Bandung mengakui kelalaian yang terjadi atas lolosnya anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat yang telah dilantik, Yuni Nabila (21). Namun mereka menyatakan kesalahan tersebut sama sekali tak ada unsur kesengajaan.

Panwaslu Jabar memanggil KPU Kota Bandung untuk meminta klarifikasi terkait lolosnya anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat yang telah dilantik, Yuni Nabila (21). Yuni dilaporkan melanggar ketentuan usia ketika pendaftaran caleg.