Pansus RUU Pemilu intensif menggelar rapat menjelang finalisasi UU Pemilu. Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 mengerucut pada angka 3,5 persen, berlaku nasional.

Fraksi-fraksi di DPR terus menggelar lobi menyangkut finalisasi UU Pemilu. Sistem pemilu mungkin akan jadi perdebatan paling sengit dalam voting UU Pemilu.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih berupaya mencari titik temu untuk menuntaskan tiga poin yang masih barlarut-larut yaitu sistem pemilu, ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara. Jika tidak mencapai titik temu, Pansus mengisyaratkan akan melakukan voting.

7 Fraksi di DPR sepakat voting RUU Pemilu dilakukan per paket dalam paripurna. Hanya FPD dan Golkar yang berkukuh ingin voting dilakukan parsial menyangkut sistem Pemilu, ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara.

15 Parpol non-parlemen mendesak DPR tetap mempertahankan batas ambang parlemen sebesar 2,5 persen. Parpol non-parlemen khawatir bila besaran syarat lolos ke DPR dinaikan maka peluang parpol non-parlemen makin kecil.

Nasib Rancangan Undang-undang Pemilu akan ditentukan dalam rapat paripurna pekan ini. Berikut peta politik 9 fraksi di DPR soal kebijakan tersebut.

Partai koalisi masih terbelah sikapnya menyoal empat poin krusial terutama batas ambang parlemen (Parliamentary Treshold) di RUU Pemilu.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuai resiko dicibir partai koalisi pasca berbeda pendapat soal BBM. Menyambut paripurna soal UU Pemilu, PKS berharap tak diputus lewat voting.

Fraksi PPP menginginkan voting RUU Pemilu dilakukan per-paket. Artinya, sembilan fraksi disodori dua pilihan terkait sistem Pemilu, ambang batas parlemen, jumlah kursi per dapil dan sistem penghitungan suara.

Meski sudah memiliki kesamaan pandangan antara sejumlah fraksi di DPR, nasib RUU Pemilu akan ditentukan melalui mekanisme voting di rapat paripurna. Voting akan dilakukan dengan mekanisme keputusan atas empat poin krusial.