Komisi VI DPR kembali mempertanyakan status gelar Capt. Haryo P Soerjokoesomo sebagai Direktur Produksi Merpati Nusantara Airlines.

Merpati Nusantara Airlines belum juga beroperasi, sejak berhenti terbang Februari 2014 lalu. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku punya ide menyelamatkan maskapai ini.

Opsi menutup Merpati muncul, bila program restrukturisasi dan restrukturisasi gagal menyehatkan maskapai ini.

Direksi Merpati hari ini memenuhi undangan Komisi VI DPR untuk menjelaskan kondisi terkini perseroan. DPR 'memborbardir' direksi Merpati dengan berbagai pertanyaan.

Komisi VI DPR, sore ini memanggil jajaran direksi Merpati Nusantara Airlines. Tujuannya membahas nasib Merpati yang berhenti beroperasi sejak Februari 2014.

Beredar rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira pada 21 Agustus 1998 silam. Gerindra menegaskan rekomendasi pada akhirnya tidak dijalankan, Prabowo diberhentikan dengan hormat.

Memasuki masa kampanye Pilpres 2014 situasi semakin dinamis. Menghadapi debat capres perdana nanti malam, Prabowo bahkan harus menghadapi beredarnya surat rekomendasi pemecatan dirinya yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira tahun 1998 silam. Siapa yang menyebar?

Merpati Nusantara Airlines membutuhan dana restrukturisasi dan revitalisasi Rp 400 miliar. Untuk apa saja dana ini?

Sekitar 5 ribu pesilat dari berbagai perguruan dan daerah di Indonesia akan beraksi di kawasan Malioboro Yogyakarta. Mereka akan mengikuti acara Pencak Malioboro Festival (PMF) III/2014.

Merpati berniat mengudara lagi. Untuk itu maskapai pelat merah itu butuh dana operasional Rp 400-600 miliar. Dana itu sebagian besar untuk membayar gaji karyawan yang tertunda.