Para penerima duit panas wisma atlet Palembang bisa jadi saat ini tengah ketar-ketir. Ini tak lepas dari keputusan KPK untuk menerapkan UU Pencucian Uang dalam pengembangan kasus itu.

KPK akan menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara kasus Wisma Atlet. Dengan UU ini, semua pihak yang terkena gelontoran dana Wisma Atlet bisa terseret ke pengadilan.

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa menjerat siapa saja yang menerima duit kotor hasil tindak pidana. Karena itu, Anda harus berhati-hati menerima uang yang berasal dari sumber tak wajar. Jika tidak, bersiaplah masuk penjara.

PPATK meyakini kewajiban lapor atas penjualan rumah diatas Rp 500 juta oleh pengembang tidak akan menyurutkan pembeli.

PPATK menilai KPK selama ini belum maksimal dalam melakukan pengembalian aset. Karenanya, PPATK mendesak lembaga antikorupsi itu untuk menerapkan UU TPPU selain UU Tipikor.

PPATK menerima laporan dari Ditjen Bea Cukai soal uang tunai mencurigakan dalam jumlah besar yang masuk ke Indonesia. Ini dinilai modus penyelundupan uang yang berindikasikan pidana pencucian uang.

Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan siap turut memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Utang RI terus membengkak dari tahun ke tahun. Salah satu hal yang menyebabkan utang bertambah diakibatkan oleh korupsi.

PPATK menemukan tindakan korupsi yang dilakukan oleh PNS muda dengan cara mengalirkan uang negara untuk 'dicuci' membeli asuransi anak.

PPATK menemukan banyak PNS muda 'berkolaborasi' dengan istri dan keluarganya melakukan tindak korupsi, dan menyamarkan harta yang didapat secara haram.