MA tidak mau kecolongan lagi pasca tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim, MA akan membentuk satgas antimafia hukum.

Hakim Syarifuddin yang terjerat kasus suap, adalah hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Agusrin Najamuddin. Putusan itu bisa diperbaiki jika memang terdapat kekeliruan.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menyebutkan adanya mafia peradilan pada semua tingkatan pengadilan. Ketua MA Harifin Tumpa menantang Satgas untuk membuktikannya.

MA pernah menerima laporan atas sikap hakim Syarifuddin yang dinilai arogan saat memimpin sidang di PN Jakarta Pusat. MA pun berencana memindahkan Syarifuddin ke NTB.

Mahkamah Agung (MA) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa jajaran lembaga peradilan itu terkait kasus suap yang menimpa Syarifuddin. MA akan bersikap kooperatif.

Hakim Syarifuddin ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait kasus kepailitan perusahaan garmen, PT SCI. Syarifuddin langsung diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim PN Jakpus.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk MA dan KY menjatuhkan hukuman disiplin kepada Hakim PN Mataram, Eddy. MKH menyatakan hakim Eddy dimutasi ke Pengadilan Tinggi Jambi dengan skorsing tidak memutus perkara selama 2 tahun.

Grup Facebook yang digagas oleh Hakim PN Salatiga, Andy Nurvita menuntut Presiden dan DPR memenuhi kesejahteraan dan independensi hakim dinilai sesuatu yang wajar. Sebagian besar anggota grup adalah hakim di seluruh Indonesia.

Ketua MA, Harifin Tumpa akan meresmikan 14 Pengadilan Tipikor yang tersebar di 14 kota besar di Indonesia. Nantinya, Indonesia akan memiliki 30 pengadilan Tipikor di tiap-tiap ibukota provinsi.

Andy Nurvita, menjalani pemeriksaan intensif oleh Badan Pengawas MA. Usai diperiksa hakim PN Salatiga yang menggagas grup facebook Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI itu tak diperkenankan berbicara ke publik.