Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan mengerahkan massa pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi. Gerindra mengklaim akan ada 30 ribu demonstran.

"Anda tanya ke KPU karena pasti ada alasannya. Tanya kepada KPU dan Bawaslu serta pengadu yang ribut (soal itu)," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie

Ketua Tim Advokasi Pemenangan Prabowo-Hatta, Eggi Sudjana, menganggap KPU Pusat tidak memiliki wewenang menerbitkan surat edaran untuk KPU Daerah untuk membuka kotak suara. 

Tim Prabowo-Hatta akhirnya kembali mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU. Diwakili oleh Ketua Tim Advokasi Pemenangan Prabowo-Hatta, Eggi Sudjana, pengaduan telah disampaikan ke Humas DKPP.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengatakan pihaknya akan menyidangkan 6 pengaduan terkait gugatan Pilpres. Namun dari pengaduan yang masuk, Jimly mengatakan belum menerima laporan dari tim Prabowo-Hatta terkait kebijakan KPU untuk buka kotak suara.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengatakan pihaknya akan melanjutkan sidang gugatan Pileg yang tertunda selama proses Pilpres berlangsung. Dikatakan olehnya, ada 80 perkara yang siap disidangkan pekan ini secara maraton.

DKPP akan menggelar sidang perdana pengaduan terkait Pilpres pada Jumat (8/8/2014) ini. Untuk itu pihaknya hari ini mulai melayangkan surat panggilan kepada pengadu dan teradu agar dapat hadir dalam persidangan.

"Pasca Pilpres ini menarik perkaranya sedikit cuma 7 pengaduan. Dari hiruk pikuknya Pilpres yang diadukan ke DKPP berkenaan dengan pelanggaran kode etik cuma ada 7 pengaduan, berbanding terbalik dengan kasus Pileg," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddique.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengungkapkan jumlah pengaduan yang diterimanya sejak 2012 sampai Agustus 2014 ini mencapai 1.597 perkara.

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa yang dilakukan pihaknya tak melanggar peraturan.