Pansel KPK sudah menentukan 8 nama yang lolos untuk seleksi fit and proper test. Mas Achmad Santosa berpendapat, jika ingin KPK besar maka calon pimpinan KPK yang masuk ranking 4 besar harus dipilih.

Pansel KPK sudah menentukan 8 nama yang lolos untuk mengikuti seleksi fit and proper test di DPR. Dari jumlah tersebut, muncul tokoh-tokoh yang ditolak hingga mereka yang didukung sejak awal.

Pansel KPK sudah menentukan 8 nama yang lolos untuk seleksi fit and proper test di DPR. Dari jumlah tersebut, DPR sebaiknya berfikir rasional dengan cara memilih empat terbaik yang sudah diranking.

Jaksa Zulkarnain berhasil lolos tahap 8 besar calon pimpinan KPK periode mendatang. Jamwas Kejagung Marwan Effendy menyambut baik hal ini.

Dua dari delapan calon pimpinan KPK yang diserahkan Pansel Calon Pimpinan KPK siang ini pada Presiden SBY ditengarai koalisi LSM tak memiliki semangat pemberantasan korupsi. DPR harus memilih capim yang benar-benar kokoh. Kalau tidak, jangan harap rakyat bisa percaya lagi pada DPR.

Pemerintah telah mengumumkan dan akan segera menyerahkan 8 nama calon pemimpin KPK. Indonesia Police Watch meminta agar Komisi III tak meloloskan Jaksa dan Polisi sebagai pimpinan KPK.

Panitia Seleksi akan mengumumkan delapan nama calon pimpinan KPK. Sebagai salah satu calon, Ketua PPATK Yunus Husein mengaku legowo dengan semua keputusan yang disampaikan pansel.

Pansel KPK sudah menentukan 8 nama yang lolos untuk seleksi ke DPR. Beredar kabar, dua nama yang ditolak kalangan LSM yakni Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi dan Jaksa Zulkarnain, lolos.

Calon pimpinan (capim) KPK dari polisi dan jaksa yang maju dalam calon pimpinan KPK dinilai tidak memiliki prestasi dalam pemberantasan korupsi. Sebagai penegak hukum mereka tidak pernah aktif ikut melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi.

Dari sepuluh nama yang telah lolos profile assessment (tes penilaian kepribadian) seleksi calon pimpinan KPK, Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah menilai tidak ada satu pun calon yang memenuhi kriterianya yakni yang mengerti sistem dan paham UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.