Dewan Komisioner LPS memutuskan untuk tetap mempertahankan besaran tingkat suku bunga penjaminan periode 15 November 2009-14 Januari 2010.

Kejaksaan Agung memeriksa Dirut Bank Mutiara atau Eks Bank Century Maryono yang diperiksa oleh Tim Penyidik Pada Jampidsus. Maryono diperiksa selama 3 jam dan dicecar 15 pertanyaan terkait kasus tersebut.

Kejagung tetap menyatakan tidak adanya kegiatan melawan hukum dalam bailout tersebut. Padahal BPK dalam audit awalnya melihat adanya indikasi pelanggaran pidana dalam proses penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) sebesar Rp 6,7 triliun.

Kejaksaan Agung bersikukuh menyatakan tidak adanya kegiatan melawan hukum dalam bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, meskipun BPK menemukan adanya indikasi perbuatan pidana.

Wapres Boediono menilai bailout Bank Century harus diberikan karena terjadi capital outflow yang dikhawatirkan bisa memicu krisis jilid II. Versi mantan Wapres JK, kasus Bank Century terjadi karena dipicu masalah kriminal.

Boediono untuk pertama kalinya angkat bicara soal bailout Bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun. Semenjak mundur dari gubernur BI dan menjadi wapres, Boediono tak pernah mau bicara soal Century.

Wapres Boediono mengatakan Bank Mutiara (dulu Bank Century) saat ini sudah siap dijual karena kondisinya yang dinilai sudah mulai bagus, sehingga biaya bailout yang dikeluarkan Rp 6,7 triliun oleh LPS bisa kembali.

Nasabah besar di sejumlah bank dalam negeri saat ini mulai memindahkan dananya menjadi bentuk surat berharga dibandingkan dengan deposito.

Jumlah dana nasabah besar bank dengan simpanan di atas Rp 5 miliar turun Rp 12,02 triliun (1,72%) pada akhir September 2009 menjadi Rp 688,45 triliun dari posisi per Agustus 2009 yang sebesar Rp 700,47 triliun.

Komisi III yang membidangi masalah hukum sepakat mengadakan rapat gabungan dengan Komisi XI untuk membahas pengusutan aliran dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Rapat akan digelar awal November mendatang.