Salah satu elemen dari RUU Tipikor adalah apabila nilai korupsi di bawah Rp 25 juta, maka sang pelaku hanya diminta mengembalikan uang yang dikorupsi dan dia dapat lepas dari hukuman pidana. Ini dianggap konyol.

Menanggapi ditariknya RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh pemerintah, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyarankan sebaiknya pemerintah, KPK dan pihak-pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk merumuskan RUU Tipikor yang baru.

Ketua KPK menganggap sanksi sosial untuk para koruptor seperti yang pernah diwacanakan sebelumnya masih perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam revisi UU Tipikor. Hal ini disampaikannya setelah mengamati bahwa hukuman penjara kurang efektif.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar pengajian bulanan. Malam ini, tema yang dibahas tak jauh-jauh dari pemberitaan yang lagi hangat-hangatnya: terorisme.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)sudah memiliki kemajuan. Namun apa kemajuannya, ia hanya meminta agar semua orang membaca draf RUU itu secara detail.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menolak adanya hukuman mati bagi para koruptor. Menurut Benny, hukuman mati bagi koruptor tidak efektif untuk menahan luasnya korupsi. Benny pun menawarkan 4 solusi.

Pendapat Ketua KPK Busyro Muqoddas agar koruptor diberi sanksi kerja sosial pada Sabtu dan Minggu dengan memakai baju koruptor, mendapat dukungan. Selain hukuman secara yuridis formal, koruptor harus diberi sanksi sosial agar jera.

Ketua KPK Busyro Muqoddas ingin revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberi spirit baru untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada para koruptor harus memiliki efek jera dan sanksi sosial.

Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi perbincangan karena sejumlah pasal yang akan dihilangkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai adanya upaya pelemahan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan staf administrasi berinisial E ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus penggelapan uang. KPK juga memecat E.