Pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto rapat dengan kesekjenan untuk membahas persoalan teknis di parlemen. Mereka berkoordinasi untuk menentukan aturan-aturan termasuk penempatan fraksi-fraksi.

DPD akan mengajukan 1 nama untuk calon pimpinan MPR. Padahal DPD sendiri telah memiliki 9 nama calon. Kini, mereka harus memangkas 8 nama lainnya untuk dapat memajukan wakilnya 1 orang.

Ketua DPD Irman Gusman memastikan bahwa DPD akan memutuskan 1 nama yang nantinya diusung sebagai calon pimpinan MPR. Satu nama itu nantinya akan dipakai untuk 2 paket pimpinan MPR‎. Memang bisa?

Sekumpulan anggota DPRD mengajukan gugatan UU MD3. Mereka meminta pimpinan DPRD dipilih berdasarkan voting, bukan berdasarkan partai pemenang pemilu di provinsinya.

Tak hanya paket koalisi PDIP Cs yang masih dinamis, paket calon pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Merah Putih juga belum sepenuhnya final hingga sore ini. Sekjen Golkar Idrus Marham, mengatakan komposisi paket KMP juga akan sangat ditentukan oleh usulan nama DPD.

PDIP meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuat putusan sela terkait gugatan UU MD3. Putusan sela itu diharapkan PDIP dapat menunda pemilihan pimpinan MPR nanti malam.

Koalisi Indonesia Hebat mengajukan peninjauan kembali pasal 15 UU MD3 ke MK untuk memberikan putusan sela sehingga rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR bisa ditunda.‎ Namun hal itu dianggap malah bisa mengganggu jadwal pelantikan presiden yang direncanakan pada tanggal 20 Oktober nanti.

Dua hari menjelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kolisi Indonesia Hebat mengajukan peninjauan kembali pasal 15 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) tak bisa melanggar ketentuan di Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) dalam proses pemilihan pimpinan MPR.

Koalisi Merah Putih (KMP) melakukan rapat untuk membahas paket pimpinan MPR semalam. Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut KMP akan berbagi peran.