Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHATI) meminta Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No.12/2004 direvisi. Sebab, Kepmenhut itu sulit direalisasikan.

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Banyuwangi melaporkan 14 kasus dugaan korupsi Bupati Banyuwangi Ir. Samsul Hadi sebesar Rp 89,5 miliar.

Komisi VIII DPR RI memastikan menolak Perpu no 1 tahun 2004 tentang kehutanan yang membolehkan 13 perusahaan tambang melanjutkan kegiatannya.

Komisi III DPR melaporkan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti ke polisi, karena tak memenuhi undangan Komisi III tanpa alasan yang jelas.