Saat ini, publik masih bertanya-tanya terhadap masa depan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keputusan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah disepakati.

Buruh mendesak UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan MK inkonstitusional bersyarat dan cacat formal tidak perlu dibahas DPR dan Pemerintah lagi.

Masih banyak aspek substansial yang harus ditindaklanjuti, dan celah hukum berkaitan dengan keamanan siber yang harus diisi oleh pemerintah dan ahli hukum.

Pengusaha meminta pemerintah konsisten dalam menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021.