Joko Widodo akan membacakan sumpah menjadi Presiden Indonesia ke-7 pada 20 Oktober nanti. Pria yang akrab disapa Jokowi itu akan menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada kekhawatiran dari beberapa kalangan bahwa dominasi kekuatan Koalisi Merah Putih di Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengganjal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

Tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berlanjut. Faktor global dan politik dalam negeri menjadi perhatian para pelaku pasar.

PPP resmi bergabung paket pimpinan MPR yang diusung PDIP Cs termasuk DPD. Anggota fraksi PKS Abu Bakar Al Habsyi menyatakan pihaknya menghargai pilihan politik PPP tersebut.

Bila tak ada aral rintangan pada 20 Oktober nanti, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Koalisi Merah Putih menginginkan adanya perubahan Peraturan Tata Tertib ‎MPR agar bisa menentukan anggota DPD pilihannya sendiri untuk dimasukkan dalam paket calon Pimpinan MPR.

Rapat gabungan antara MPR dan DPD kembali diskors sampai pukul 20.00 WIB. Rapat ini seyogyanya membahas mekanisme pengambilan keputusan dalam paripurna nanti apakah musyawarah mufakat atau voting.

Ketum Golkar Aburizal Bakrie memberikan 6 arahan untuk memenangkan kursi pimpinan MPR dengan cara mengubah tatib MPR soal DPD. Hanura pun berpesan agar Koalisi Merah Putih (KMP) tidak mengintervensi DPD.

Koalisi Merah Putih (KMP) melalui Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memberi arahan soal strategi memenangkan kursi pimpinan MPR. Salah satunya mengubah tatib soal DPD sebagai unsur MPR dan mengajukan nama selain Oesman Sapta.

Koalisi Merah Putih (KMP) sepertinya telah membuat antisipasi terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai calon pimpinan MPR dari DPD. Ketum Golkar Aburizal Bakrie sudah menyiapkan arahan untuk memenangkan KMP di pemilihan pimpinan MPR.