Menkeu Sri Mulyani berjanji akan memberikan respons atas hasil audit investigasi Bank Century yang baru saja diserahkan BPK ke DPR pada Selasa besok. Saat ini ia memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat.

Bank Mutiara harus mengembalikan dana bailout sebesar Rp 2,8 triliun ke LPS, setelah BPK menyatakan dana tersebut tidak sah akibat ditolaknya pengesahan Perpu JPSK menjadi UU.

Dari Rp 6,7 triliun dana penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) yang disalurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebanyak Rp 2,8 triliun diantaranya tidak memiliki dasar hukum.

BPK menyatakan, dana penyelamatan Bank Century sebesar Rp 2,8 triliun yang diguyurkan setelah 18 Desember 2008 tidak sah. Hal itu terjadi karena Perpu JPSK telah ditolak, sehingga penyalurannya tidak memiliki dasar hukum.

Dalam upaya penyelamatan Bank Century, BI menyetujui kebijakan untuk mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun lewat FPJP. Terkait itu, BPK didesak untuk menjelaskan siapa aktor dibalik kebijakan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan akan menyerahkan hasil laporan audit final tentang bailout atau penyelamatan Bank Century kepada Pimpinan DPR, Senin pekan depan (23/11/2009).

Pengamat Ekonomi Kwik Kian Gie menilai keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak wajar. Banyak kecurigaan-kecurigaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Jumlah dana nasabah perbankan pada bulan Oktober 2009 tumbuh Rp 6,66 triliun (0,36%) menjadi Rp 1.877,6 triliun, dibandingkan posisi September 2009 yang jumlahnya sebesar Rp 1.870,94 triliun.

BI mencabut izin usaha PT BPR Satya Adhi Perdana sejak 18 Oktober 2009, proses likuidasi BPR ini sekarang sedang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Hasil laporan audit investigasi kasus Bank Century (Sekarang Bank Mutiara) oleh BPK sudah tuntas. BPK akan menyampaikan laporan final auditnya kepada pimpinan DPR pada Kamis, 18 November 2009.