Tingkat kesadaran pejabat yang menyampaikan laporan hasil kekayaan mereka masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran pejabat melaporkan hartanya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan adanya payung hukum.

Komisi Yudisial tengah menindaklanjuti laporan mengenai adanya kejanggalan di persidangan Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Langkah KY itu mendapatkan dukungan dari Ketua KPK.

Tingkah laku pejabat di Indonesia melakukan gratifikasi masih cukup tinggi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai selain pejabat, masyarakat di Indonesia juga doyan gratifikasi.

Setelah mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat dan berbagai pihak termasuk dari KPK, draf revisi UU Tipikor akhirnya resmi ditarik pemerintah. KPK meminta pemerintah untuk mengganti tim perumus dengan tim yang baru.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyebutkan Polri telah menyita dokumen kasus KPK, diantaranya diduga data IT KPU. Namun Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai kabar tersebut wacana belaka.

Ketua KPK Busyro Muqoddas tegas menolak jika Undang-undang Tipikor direvisi. Namun seandainya harus diubah, Busyro berharap perubahan itu terletak pada sanksi tegas bagi yang bandel lapor LHKPN dan gratifikasi.

KPK mengimbau agar para penyelenggara negara untuk menguasai teknis peraturan agar korupsi mark-up pengadaan barang tak terulang.

Di persidangan terdakwa-terdakwa kasus suap DGS BI, KPK terus didesak untuk mendatangkan Nunun Nurbaeti. Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, pihaknya masih belum berhenti mencari Nunun.

KY menemukan indikasi adanya pengabaian bukti yang dilakukan hakim pada perkara Antasari Azhar. Mantan Ketua KY Busyro Muqoddas menilai temuan tersebut bisa menjadi pertimbangan di tingkat PK.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kembali menegaskan bahwa proyek pembangunan gedung baru DPR sudah sesuai prosedur. Karenanya, DPR akan melanjutkan rencana pembangunan gedung baru, apapun resikonya.