PKS tak mau membahas pimpinan KPK di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. PKS akan memilih pimpinan KPK secara mandiri, bebas dari dorongan partai koalisi dan pansel KPK.

Meskipun beberapa anggota Komisi III DPR RI mewacanakan agar delapan nama calon pimpinan KPK untuk dikembalikan lagi, namun anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat tidak sependapat dengan hal itu.

Fraksi Partai Demokrat DPR dipastikan akan memilih 4 nama dari 8 nama calon pimpinan KPK hasil seleksi Pansel. 

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku telah membaca secara seksama dan tuntas rekam jejak delapan nama capim KPK yang telah diserahkan pemerintah ke DPR pada pekan lalu. "Dua di antara delapan nama itu sudah connect, 'nyetrum' dengan kita," ujar Priyo.

Banyak yang pihak yang meragukan objektifitas Komisi III DPR dalam menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK sendiri berharap anggota komisi hukum dapat mengedepankan objektivitas untuk memilih para calon pimpinan.

Upaya Partai Demokrat untuk membawa persoalan calon pimpinan (Capim) KPK ke Setgab kembali dikritik. Partai Golkar juga menolak rencana tersebut dibawa ke Setgab.

Sulit menggantung harapan pada DPR agar memilih calon pimpinan (Capim) KPK yang kredibel. Para wakil rakyat bukan berpikir dalam kerangka pemberantasan korupsi.

Fraksi PKS berpendapat Komisi III DPR sebaiknya tidak memaksakan memilih 4 dari 8 calon pimpinan KPK. Calon pimpinan KPK yang tidak layak dapat dikembalikan ke Presiden SBY.

Fraksi PKS tidak setuju dengan niatan Partai Demokrat yang akan membawa persoalan calon pimpinan KPK ke Setgab. Persoalan calon pimpinan KPK cukup diserahkan kepada anggota Komisi III DPR.

Hingga kini, tidak ada capim KPK yang melobi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) agar diloloskan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III setelah Lebaran nanti. F-PKB sendiri belum memutuskan 4 nama capim KPK yang akan dipilih menjadi pimpinan KPK.