Buntut terjadinya tangkap tangan Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharam, KPK meminta pengawasan pembangunan Wisma Atlet di Palembang diperketat. Meski begitu, KPK tetap berharap pelaksanaan SEA Games tahun ini tetap berjalan lancar.

KPK dinilai telah menjebak Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. KPK membantah tudingan itu, karena prosedur tangkap tangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam tertangkap tangan oleh penyidik KPK telah menerima cek tunai senilai Rp 3,2 miliar. Selain itu, penyidik KPK juga menyita mata uang asing dan rupiah di ruangan Wafid.

KPK masih terus berupaya mencari  saksi kunci kasus suap DGS BI Nunun Nurbaetie. Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan sampai saat ini keluarga Nunun belum berkontribusi untuk menghadirkan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun ini.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pertemuan tersebut guna menandatangani nota kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai tunjangan dan kesejahteraan hakim pengadilan tindak pidana korupsi tidak layak. KPK mengusulkan pemerintah mengubah status hakim tipikor menjadi pejabat negara.

Tingkat kesadaran pejabat yang menyampaikan laporan hasil kekayaan mereka masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran pejabat melaporkan hartanya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan adanya payung hukum.

Komisi Yudisial tengah menindaklanjuti laporan mengenai adanya kejanggalan di persidangan Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Langkah KY itu mendapatkan dukungan dari Ketua KPK.

Tingkah laku pejabat di Indonesia melakukan gratifikasi masih cukup tinggi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai selain pejabat, masyarakat di Indonesia juga doyan gratifikasi.

Setelah mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat dan berbagai pihak termasuk dari KPK, draf revisi UU Tipikor akhirnya resmi ditarik pemerintah. KPK meminta pemerintah untuk mengganti tim perumus dengan tim yang baru.