Meskipun banyak kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tegas mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

Paripurna DPR menyepakati 70 usulan RUU untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas tahun 2013. Di antaranya adalah RUU Kamnas, Tindak Pidana Korupsi dan Desa. Sementara RUU Pertembakauan dan JPSK masih perlu pendalaman.

Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Rabu (21/11) malam, telah dibacakan putusan untuk teradu ketua dan anggota KPU dan Panwaslu di daerah. DKPP memberhentikan 5 anggota KPU dan Panwaslu daerah.

“Jika tak ditindaklanjuti akan berimplikasi kepada tindak pidana pelanggaran.”

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebutkan pada posisi keempat sebagai parpol dengan jumlah kader terbanyak yang tersangkut masalah hukum berdasarkan data Kesekretariatan Kabinet. PPP tidak menampik kebenaran data itu, namun justru akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal.

Partai Golkar merespon santai data Setkab yang menunjukkan politisinya paling banyak terlibat kasus korupsi. Golkar yakin, masyarakat tak mudah percaya data dari Istana.

Sepanjang masa kerja Presiden SBY sejak tahun 2004-2012, sebagian besar permohonan pemeriksaan pejabat negara yang diterima menyangkut kasus korupsi.

Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis penyelidikan hukum pejabat negara. Lebih dari separuh di antaranya berlatar belakang partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD.

Ketua Dewan Pembina partai Gerindra Prabowo Subianto, mengaku terharu dengan adanya permintaan kepada dirinya untuk maju sebagai calon presiden pada 2014 mendatang. Dia mengatakan, permintaan tersebut merupakan suatu tantangan yang tidak ringan.

Mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari PD, Angelina Sondakh, hari ini menjalani sidang pertamanya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Max Sopacua mendorong KPK mengusut semua kader PD yang bermasalah hukum.