Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan penjelasan tertulis untuk menjawab laporan para Pengadu dari kubu Prabowo-Hatta dalam sidang pelanggaran kode etik DKPP. 

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik telah dilaporkan ke Bareskrim Polri soal ancaman akan menangkap Ketua KPU Husni Kamil Manik. Husni beralasan agar proses hukum laporan tersebut berlangsung aman.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakun belum ada ancaman langsung terkait ucapan Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik untuk menangkapnya. Husni yang terlihat lelah mengatakan bahwa dirinya tidak tertekan. 

Ketua DKPP Jimly Asshiddique sempat menegur salah seorang Tim Prabowo-Hatta sebagai pengadu, Rizaldi Limpas, saat membacakan pokok perkara yang diajukannya. Jimly meminta agar tidak memaparkan panjang lebar karena sudah ada di laporan tertulisnya.

Ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mengawal sidang ketiga sengketa Pilpres. Sebagian dari mereka rencananya akan dibagi untuk mengawal sidang DKPP di gedung Bawaslu.

Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik, Sigop M Tambunan menyinggung perihal jabatan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam situs KPU. Sigop telah melaporkan hal itu ke Bawaslu namun tidak ditanggapi.

Hujan yang turun di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, membuat sebagian massa Prabowo-Hatta berhamburan dari depan gedung MK. Mereka mencari tempat berlindung dari hujan yang membasahi tubuh.

Tim Pembela Merah Putih (TPMP) yang diwakili Mahendradatta memberikan paparan umum dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kuasa hukum Prabowo-Hatta itu ingin mengajukan pengaduan baru dalam sidang itu.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique membuka sidang kedua pelanggaran kode etik hari ini. Dalam pembukaannya, Jimly mengatakan telah terbentuk 3 tim yang terdiri dari pihak Pengadu dan Teradu.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique membuka sidang kedua pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Jimly sempat menyebut jika sidang DKPP lebih penting dibanding sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).