Fraksi PDIP ingin tampil full power dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan capim KPK. Jatah dua kursinya di Komisi III DPR buru-buru mereka isi, meski politisinya harus membagi konsentrasinya dengan beban pekerjaan di komisi lain.

MenkumHAM Patrialis Akbar membantah adanya penolakan dari DPR terkait 8 nama calon pimpinan KPK yang telah dipilih oleh Pansel. Saat ini, proses dialog masih terus dilaksanakan.

Wakil Ketua DPR RI Pramono menyayangkan masih adanya perdebatan di Komisi III DPR tentang jumlah calon pimpinan yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Ada 8 atau 10 orang kandidat yang harus diuji, bukan masalah subtansial.

Hanif Dhakiri dan Marwan Jafar hari ini mulai masuk ke Komisi III DPR. Padahal sebelumnya politisi PKB ini duduk di Komisi X sedangkan Marwan di Komisi V.

Komisi III DPR menggelar rapat internal membahas jadwal uji kelayakan dan kepatutan untuk calon pimpinan (capim) KPK. Rapat tersebut berlangsung tertutup.

Presiden SBY telah menyetor 8 nama calon pimpinan KPK ke DPR. Pimpinan DPR menindaklanjuti dengan melakukan rapat di Badan Musyawarah (Bamus). Saat ini 8 nama tersebut sudah diserahkan ke Komisi III DPR untuk diuji.

Wakil Ketua DPR Anis Matta berpendapat Ketua KPK Busyro Muqodas harus diikutsertakan dalam fit dan proper test calon pimpinan KPK bersama 8 capim KPK lainnya. Fit dan proper test itu dilakukan oleh DPR untuk menentukan siapa saja yang lolos untuk memimpin KPK.

Langkah sejumlah politikus Senayan menolak 8 nama calon pimpinan (Capim) KPK dinilai sebagai pembangkangan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Setgab Parpol Koalisi menggelar pertemuan tertutup. Salah satu yang dibahas adalah calon pimpinan (Capim) KPK. Namun, belum menyentuh nama-nama.

Ada wacana dari DPR untuk mengembalikan 8 nama calon pimpinan KPK karena dinilai tidak sesuai dengan UU KPK. Namun, MK menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah dan DPR.