Fraksi Demokrat menyatakan sistem mekanisme pemilihan pimpinan Komisi DPR sudah diputuskan melalui sistem paket. Hal tersebut sesuai dengan UU MD3 dan tata tertib DPR.

Pimpinan DPR sedang melaksanakan rapat konsultasi bersama para pimpinan fraksi. Mengenai pemilihan pimpinan Komisi, Koalisi Merah Putih menginginkan secara sistem paket, sama seperti saat pemilihan pimpinan DPR yang berujung pada kegaduhan di sidang Paripurna.

Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepertinya bakal segera bertarung lagi untuk memperebutkan jatah pimpinan komisi DPR. Pasalnya, pemilihan pimpinan komisi-komisi di DPR akan dilakukan dengan sistem paket, sesuai tata tertib UU MD3.

”Badai” belum berlalu, minimalkan resiko, wait and see dulu untuk saat ini. Masih ada potensi koreksi.

MK menggelar sidang gugatan UU MD3 yang diajukan oleh DPD. Dalam sidang tersebut, DPD menghadirkan ahli Zaenal Arifin Mochtar. Ahli menganggap UU MD3 No 17/2014 lebih mengistemewakan DPR.

‎Pimpinan DPR mewacanakan pemekaran komisi DPR RI dari yang sekarang berjumlah 11 komisi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan penambahan komisi dimungkinkan tapi harus mendapat persetujuan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Bagaimana mekanismenya?

Wacana pemekaran jumlah komisi di DPR mengemuka di awal periode 2014-2019. Wacana itu akan dibahas pimpinan DPR hari ini.

Waketum PPP Emron Pangkapi menegaskan Muktamar VIII akan digelar pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya. Ketum PPP Suryadharma Ali juga diundang untuk melaporkan pertanggungjawaban kepemimpinannya.

Panasnya hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) mungkin tergambar dari debat panas dua politikus ini. Politikus Hanura dan PAN ini terlibat debat panas soal Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di sebuah talkshow radio.

Masyarakat Indonesia di Belanda yang prihatin akan demokrasi Indonesia mengadakan “Walk for People’s Democracy” dari Vredespaleis (Peace Palace) menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag.