Dalam upaya penyelamatan Bank Century, BI menyetujui kebijakan untuk mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun lewat FPJP. Terkait itu, BPK didesak untuk menjelaskan siapa aktor dibalik kebijakan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan akan menyerahkan hasil laporan audit final tentang bailout atau penyelamatan Bank Century kepada Pimpinan DPR, Senin pekan depan (23/11/2009).

Pengamat Ekonomi Kwik Kian Gie menilai keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun tidak wajar. Banyak kecurigaan-kecurigaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Jumlah dana nasabah perbankan pada bulan Oktober 2009 tumbuh Rp 6,66 triliun (0,36%) menjadi Rp 1.877,6 triliun, dibandingkan posisi September 2009 yang jumlahnya sebesar Rp 1.870,94 triliun.

BI mencabut izin usaha PT BPR Satya Adhi Perdana sejak 18 Oktober 2009, proses likuidasi BPR ini sekarang sedang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Hasil laporan audit investigasi kasus Bank Century (Sekarang Bank Mutiara) oleh BPK sudah tuntas. BPK akan menyampaikan laporan final auditnya kepada pimpinan DPR pada Kamis, 18 November 2009.

Desakan agar DPR ikut mengungkap skandal Bank Century terus menguat. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Petisi 28 mendesak DPR segera bertindak dengan membentuk Pansus Century Gate.

Dewan Komisioner LPS memutuskan untuk tetap mempertahankan besaran tingkat suku bunga penjaminan periode 15 November 2009-14 Januari 2010.

Kejaksaan Agung memeriksa Dirut Bank Mutiara atau Eks Bank Century Maryono yang diperiksa oleh Tim Penyidik Pada Jampidsus. Maryono diperiksa selama 3 jam dan dicecar 15 pertanyaan terkait kasus tersebut.

Kejagung tetap menyatakan tidak adanya kegiatan melawan hukum dalam bailout tersebut. Padahal BPK dalam audit awalnya melihat adanya indikasi pelanggaran pidana dalam proses penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) sebesar Rp 6,7 triliun.