Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPD, maupun DPRD. Persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.

Anggaran Rp 16 miliar untuk pembelian ratusan satwa guna operasional kerja mendapat kritik dari masyarakat. Kapolri Jenderal Timur Pradopo memastikan akan membeli anjing dan kuda yang lebih murah.

Rencana Markas Besar Polri yang mengalokasikan Rp 16 miliar untuk pembelian ratusan satwa guna operasional kerja mendapat kritik dari masyarakat. Namun, Polri menilai rencana pembelian itu sudah sesuai perhitungan.

Seiring dengan semakin dekatnya Pemilu legislatif, KPK mengimbau agar parpol memilih anggota caleg yang berintegritas. Imbauan terlontar mengingat puluhan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

Konsekuensi logis dari upaya membangun DPR yang kuat dan melahirkan produk UU yang baik tentu dengan tingginya kompetensi dan kualitas anggota DPR. Namun bagaimana kalau ternyata dalam Undang-undang syarat pendidikan menjadi anggota DPR, dan DPRD hanya lulusan SMA?

"Tetap katakan tidak pada korupsi! Kalau ada kader yang korupsi serahkan proses hukum!" ujar Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat , Denny Kailimang.

Amran Batalipu menjalani sidang dengan agenda tuntutan jaksa atas kasus dugaan menerima suap dari perusahaan milik Hartati Murdaya. Meski pasrah terhadap hukuman pidana yang akan dituntutkan, mantan Bupati Buol ini tetap berharap yang terbaik.

Yusril berpendapat, uang Rp 3 miliar yang diberikan pada Bupati Buol Amran Batalipu, bukanlah suap, melainkan sumbangan untuk Pilkada.

"Karena tidak adanya penyidik itu kalau kita menemukan transaksi mencurigakan TNI, kita sampaikan ke mana? Siapa yang lakukan penyidikan awal?" gugat Ketua PPATK, Muhammad Yusuf.

Jelang Pilwalkot pada Juni 2013 mendatang, parpol mulai menentukan sikapnya. Meski belum mengusulkan atau mendukung salah satu calon, DPD PAN Kota Bandung mempunyai kriteria kandidat calon walikota mendatang.