Sekjen MPR Rahimullah mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini telah melayangkan surat kepada Depkeu segera mengucurkan dana perumahan anggota DPD sebesar Rp 4,6 miliar.

Sekjen MPR Rahimullah mengungkapkan, tidak ada perubahan anggaran meski ada perpanjangan pelaksanaan sidang. Jumlah anggaran sidang tetap sebesar Rp 33 miliar.

Capres dari militer mau tidak mau harus diterima rakyat Indonesia. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lingkungi mereka dengan oposisi jika terpilih.

SK KPU No. 26/2004 tentang persyaratan sehat capres dan cawapres melanggar HAM. Sebab SK KPU itu melakukan diskriminasi terhadap Gus Dur.