Komisi III DPR memilih mendahulukan proses uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung dibanding calon pimpinan capim KPK. Alasannya, pada akhir bulan ini rangkaian proses pemilihan hakim agung harus selesai.

DPR akan segera memilih calon pimpinan KPK untuk periode mendatang. Partai Demokrat mengaku telah mengantongi dua nama yang akan dijagokannya.

Perdebatan soal jumlah calon pimpinan KPK yang dikirim pemerintah ke DPR masih menuai pro kontra. Namun, mayoritas partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi sepakat untuk menerima 8 nama yang diajukan pemerintah.

Komisi III DPR sepakat memutuskan memilih 4 dari 8 calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan Presiden SBY. Semua calon pimpinan mempunyai peluang yang sama.

Pimpinan Komisi III menggelar rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR mengenai persiapan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Pimpinan DPR sarankan Komisi III DPR menghindari voting saat memilih pimpinan KPK.

"Silakan DPR berkonsultasi dengan Presiden, kita tidak mau berpolemik. Kita ini kan profesional," kata mantan anggota Pansel KPK, Rhenald Kasali.

Pimpinan DPR mendesak Komisi III DPR menghentikan perdebatan tentang jumlah calon pimpinan KPK yang akan diseleksi. Tapi fokus dengan proses uji kepatutan dan kelayakan para kandidat.

Komisi III DPR segera memulai proses uji dan kepatutan calon pimpinan KPK. Siang ini pimpinan DPR akan menerima pimpinan Komisi III untuk mengadakan rapat konsultasi khusus.

DPR akan mengundang Menkum HAM Patrialis Akbar terkait jumlah calon pimpinan KPK. Selain itu, DPR juga akan minta pendapat ahli hukum tentang jumlah capim KPK yang benar.

Pansel calon pimpinan KPK, Patrialis Akbar, siap menjelaskan soal jumlah calon pimpinan KPK ke DPR. Patrialis menyebut keputusan pansel mengajukan delapan nama telah sesuai UU.