detikNews
Pantaskah Kursi DPR Ditambah?
DPR berencana menambah jumlah kursi wakil rakyat melalui revisi UU Pemilu. Pantaskah jumlah kursi DPR ditambah saat ini?
Selasa, 30 Mei 2017 11:12 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Fahri Jenguk Tersangka OTT KPK, ICW: Seharusnya Tak Diizinkan
ICW mempertanyakan tujuan Fahri Hamzah kunjungi tahanan KPK Rochmadi Saptogiri ke Mapolres Jaktim. Seharusnya Fahri meminta izin KPK lebih dulu.
Selasa, 30 Mei 2017 08:03 WIB
detikNews
Perludem: Penambahan Anggota DPR Perbesar Potensi Korupsi
Penambahan jumlah kursi berdasarkan penambahan jumlah penduduk bukanlah sebuah keputusan yang bijak.
Senin, 29 Mei 2017 16:41 WIB
detikNews
ICW: Di Berbagai Negara, Peran MA Dibagi dengan KY
Di Indonesia saat ini peran yudikatif mutlak dan tunggal dipegang oleh Mahkamah Agung (MA).
Senin, 29 Mei 2017 12:48 WIB
detikNews
Skandal Suap Auditor BPK
Jual-beli status opini terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ternyata tak sebatas isu atau mitos. ICW menyebut ada 23 kasus.
Minggu, 28 Mei 2017 18:31 WIB
detikNews
Soal Kewenangan TNI Masuk RUU Terorisme, Panja DPR: Semua Setuju
Panja DPR telah menyepakati kewenangan TNI agar terlibat menanggulangi teroris masuk dalam draft RUU Terorisme.
Minggu, 28 Mei 2017 12:54 WIB
detikNews
ICW: Semakin Baik Opini dari BPK akan Mudahkan Pencairan Anggaran
Menurut Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas, pemberian WTP seringkali menjadi awal siklus lingkaran korupsi.
Minggu, 28 Mei 2017 10:03 WIB
detikNews
OTT KPK dan Mitos Jual Beli WTP di BPK
KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan suap terkait predikat WTP Kemendes oleh BPK. Jual beli predikat WTP di BPK disebut-sebut sudah menjadi mitos.
Minggu, 28 Mei 2017 08:15 WIB
detikNews
Isu-isu Kontroversial RUU Antiterorisme yang Tak Kunjung Rampung
Sejak dibahas di DPR pada 2016, ada sejumlah pasal dalam RUU Terorisme ini yang menjadi kontroversi, baik di DPR maupun masyarakat. Apa saja? Baca di sini:
Sabtu, 27 Mei 2017 08:51 WIB
detikNews
Ini 6 Alasan Pakar Hukum Dukung Shared Responsibility MA-KY
Konsep shared responsibility sudah lazim diterapkan di berbagai negara dan KY bukanlah Departemen Kehakiman.
Jumat, 26 Mei 2017 14:03 WIB