OJK mengonfirmasi surat presiden tentang pembentukan Dewan Komisioner baru untuk mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis demi kemakmuran rakyat.
Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil UU Ibu Kota Negara, menegaskan Jakarta tetap Ibu Kota RI hingga ada Keputusan Presiden pemindahan ke Nusantara.
Mendagri Tito Karnavian usulkan undang-undang khusus untuk BUMD agar diawasi pejabat eselon I. Ia menyoroti kerugian BUMD akibat pergantian kepala daerah.