Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan penolakannya pada rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hal itu disampaikan langsung di dalam rapat dengan Komisi III DPR.

Singapura menyangkal tudingan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyatakan Singapura sebagai negara paling kotor korupsi karena melindungi koruptor Indonesia yang lari ke negeri mungil itu. "Itu tuduhan tidak berdasar," ujar Singapura.

Ide agar koruptor diperlakukan seperti teroris, disepakati negara-negara peserta konferensi internasional antisuap di dunia bisnis internasional. Berbagai kalangan setuju perlu ada tindakan keras agar pelaku korupsi jera.

Di saat politisi partainya disebut-sebut terkait kasus suap Kemenpora, Presiden SBY giat mempromosikan kebijakannya yang antikorupsi. Dia menyatakan, Indonesia saat ini sedang merevisi aturan antikorupsi. SBY berjanji akan melawan setiap perilaku korup.

ICW menemukan sejumlah kejanggalan dalam draft revisi UU no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. KPK pun menilai draft itu kurang lengkap untuk dapat efektif dalam memberantas tindak korupsi.

ICW menemukan adalah sejumlah pelemahan dalam revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun pemerintah. Pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum.

Jampidus Kejaksaan Agung Amari membantah jika usul itu pengaturan skor masuk ranah korupsi terkait kisruh pemilihan ketua umum PSSI.

Komisi X DPR yang membidangi olahraga mendukung penuh rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik pertaruhan dan pengaturan skor sepakbola masuk wilayah korupsi.

Pertaruhan dan pengaturan skor sepakbola dinilai sulit untuk masuk ranah pidana korupsi. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai tindakan tersebut hanya pidana biasa.

PSSI menyambut baik pengaturan skor dan judi bola masuk ranah pidana korupsi. PSSI menilai hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku di FIFA.