Walikota Ridwan Kamil menentang Pilkada lewat DPRD dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR RI. Pria yang karib disapa Kang Emil itu berkicau melalui akun Twitter-nya @ridwankamil mengenai kesimpulan rapat dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mendengar aspirasi dari para kepala daerah yang berbondong-bondong menolak Pilkada via DPRD. Aspirasi itu akan dipertimbangkan semua guna mencari solusi terbaik.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan tak etis untuk menarik diri dari proses legislasi RUU Pilkada di DPR. Apapun hasil akhirnya nanti, baik Pilkada‎ langsung ataupun Pilkada tak langsung alias lewat DPRD, Kemendagri mengaku sudah menyiapkan formula untuk mengatasi risiko korupsi yang membayangi.

Partai Golkar setuju dengan usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebab, politik uang yang biasa terjadi dinilai lebih mudah diawasi bila pemilu dipilih oleh para anggota dewan di daerah.

Rapat luar biasa wali kota dan bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi dan Apeksi telah menghasilkan 5 rekomendasi untuk disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Polemik pemilihan kepala daerah oleh DPRD terus bergulir. Hal ini pun sampai di telinga Presiden SBY. Apa tanggapannya?

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menyatakan menolak pilkada lewat DPRD dan melawan PAN, partai yang pernah mengusungnya di Pilgub Lampung 2014. Namun PAN menyatakan Herman bukan kadernya.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN ikut menolak pilkada lewat DPRD. Herman bahkan berani melawan PAN, parpol yang mengusungnya di Pilwalkot Bandar Lampung.

Pemerintah menegaskan tetap ingin pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung seperti saat ini. Pilkada serentak di tahun 2015 menjadi alasan pemerintah mendukung pemilihan langsung.

Mayoritas partai politik Koalisi Merah Putih dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendukung agar Pilkada dilakukan tak langsung melainkan lewat DPRD.