Selain mengganggu arus lalu lintas, parkir on street (parkir pinggir jalan) mengakibatkan kerugian bagi Pemprov DKI Jakarta hingga Rp 800 miliar per tahun. Parkir di gedung perkantoran harus digalakkan.

Jakarta di hari Jumat, kemacetan terjadi di mana-mana seperti biasanya. Apalagi ditambah peluncuran produk baru salah satu provider telepon CDMA seperti yang terjadi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Politisi di DPRD DKI Jakarta ternyata tidak seiya sekata soal rencana penarikan pajak warteg dan teman-temannya. Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua tidak yakin aturan itu akan berjalan maksimal.

Sterilisasi busway berdampak pada menurunnya angka kecelakaan dan jumlah pelanggaran. Sebaliknya, pelayanan meningkat, penumpang bus TransJakarta pun bertambah.

Berbagai kalangan coba menawarkan opsi-opsi untuk mengurangi kemacetan di ibukota Jakarta, salah satunya dengan menaikkan tarif parkir. Wagub DKI Prijanto menawarkan solusi pada masyarakat untuk berlangganan parkir di ruas jalan tertentu yang dikelola Pemda.

Parkir pinggir jalan atau parkir on street memang salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di sebagain besar ruas jalan Jakarta. Maka itu, pemberlakuan parkir on street harus segera dihapuskan.

Menaikkan tarif parkir di jalanan bukanlah solusi tepat untuk memperbaiki sistem manajemen parkir. Solusi lainnya yang bisa dipilih adalah membangun gedung yang dikhususkan untuk sebagai parkiran.

Tanpa diikuti pembenahan angkutan transportasi massal, rencana kenaikan tarif parkir untuk mengurangi kemacetan Jakarta hanya akan mencekik rakyat. Kenaikan itu justru hanya akan menyenangkan juru parkir.

Rumus dasar penyebab kemacetan adalah tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dengan penambahan ruas jalan. Hal tersebut diperparah dengan buruknya manajemen transportasi.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif parkir on street (pinggir jalan) naik. Kenaikan tarif parkir tersebut dinilai sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemacetan di Ibukota.